Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250 persen membuat Partai Gerindra tegas melayangkan peringatan serius kepada Bupati Sudewo. Langkah tersebut dinilai telah menimbulkan kegaduhan besar di tengah masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menekankan bahwa isu ini telah menjadi fokus utama Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurutnya, Sudewo tidak hanya ditegur oleh jajaran pengurus partai, tetapi juga mendapat perhatian langsung dari Prabowo.
“Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian terkait hal ini,” ujar Budisatrio di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Selain itu, Budisatrio menambahkan bahwa Sekjen DPP Gerindra, Sugiono, juga telah menyampaikan teguran kepada Sudewo. Ia memastikan bahwa Gerindra akan terus mengawal persoalan ini dan menjadikannya catatan penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Semoga ke depan bisa lebih baik, dan Insya Allah kekecewaan masyarakat Pati bisa segera terjawab,” lanjutnya.
Arahan untuk Kepala Daerah Gerindra Tegas
Sebelum polemik mencuat, Sekjen Gerindra Sugiono telah mengingatkan Sudewo agar fokus pada kebutuhan dan suara rakyat. Ia menekankan bahwa semua pemimpin daerah yang merupakan kader Gerindra harus mengikuti arahan Ketua Umum Prabowo Subianto: setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat, khususnya kelompok bawah.
“Setiap keputusan yang diambil tidak boleh menambah beban masyarakat, apalagi rakyat kecil,” kata Sugiono.
Demonstrasi Besar di Pati
Kisruh ini bermula dari kebijakan kenaikan PBB di Kabupaten Pati yang mencapai hingga 250 persen. Kebijakan tersebut memicu protes luas karena dinilai memberatkan masyarakat, terutama petani dan pemilik lahan kecil.
Meskipun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan, gelombang kekecewaan warga tetap tidak surut. Puncaknya, pada Rabu (13/8), ribuan warga menggelar demonstrasi besar-besaran di Kantor Bupati Pati.
Tensi meninggi saat Bupati Sudewo nekat turun dan menyapa kerumunan yang marah. Ia justru mendapatkan lemparan botol air mineral dan sandal dari warga yang marah. Para demonstran mendesak Sudewo agar melepaskan jabatannya sebagai Bupati.
Kekecewaan Masyarakat yang Terlanjur Dalam
Walaupun kebijakan peningkatan PBB telah dibatalkan, aksi protes tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan bukan semata soal tarif pajak, melainkan sudah berkembang menjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Sudewo.
Banyak warga merasa kecewa karena keputusan awal tersebut dianggap tidak berpihak pada kondisi ekonomi rakyat kecil. Mereka menilai bahwa kebijakan yang terkesan mendadak dan tidak melibatkan partisipasi publik telah memperburuk hubungan antara pemerintah daerah dan warganya.
Gerindra berharap persoalan ini bisa menjadi pelajaran penting, tidak hanya bagi Bupati Sudewo, tetapi juga bagi seluruh kepala daerah kader partai. Transparansi, komunikasi dengan rakyat, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat kecil ditegaskan sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Baca berita lain di sini.
