Penulisan Ulang Sejarah RI di Tengah Arus Penolakan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan akan terus melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah RI, meskipun berbagai pihak, termasuk fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan organisasi masyarakat sipil, mendesak agar proyek tersebut dihentikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Fadli Zon di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada hari Kamis (3/7), yang semakin memicu perdebatan mengenai inisiatif tersebut.

“Kemarin sudah saya jelaskan di DPR, penulisan ulang sejarah ini terus berlanjut dan kita melibatkan 130 para sejarawan, para ahli-ahli sejarah,” kata Fadli Zon, menekankan komitmennya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Menurutnya, setelah fase penulisan selesai, draf sejarah akan segera memasuki tahap uji publik. “Jadi kita terus lanjutkan, nanti pada waktunya akan melakukan uji publik pada bulan ini juga,” tambahnya, menandakan bahwa proses ini akan bergerak cepat.

Visi di Balik Penulisan Ulang Sejarah

Fadli Zon menjelaskan bahwa tim penulis yang terlibat dalam proyek ambisius ini adalah para sejarawan dari 34 kampus di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif. “Untuk sekarang ini, kita tulis 10 bab, tapi tidak (secara) detail tentunya, termasuk dari temuan-temuan awal,” ungkapnya, mengisyaratkan bahwa ini adalah upaya awal untuk merangkum kembali narasi sejarah bangsa.

Alasan utama di balik proyek ini, menurut Fadli, adalah absennya penulisan sejarah yang komprehensif selama lebih dari dua dekade. “Selama 26 tahun kita tidak menulis sejarah, padahal sejarah itu perlu. Kalau orang tidak menulis sejarah dari bangsanya, pasti akan kebingungan di tengah arus informasi global yang terjadi saat ini,” tegas Fadli, menyoroti urgensi memiliki narasi sejarah yang kuat di tengah derasnya informasi. Baginya, sejarah adalah fondasi identitas dan pemahaman bangsa.

Gelombang Penolakan dari Berbagai Arah

Namun, visi Fadli Zon ini menghadapi resistensi signifikan. Sebelumnya, Fraksi PKB dan PDIP telah secara terbuka meminta penundaan proyek ini menyusul gelombang kritik dari publik.

PDIP, melalui perwakilannya, mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa proyek penulisan sejarah yang dikelola Kementerian Kebudayaan dapat disalahgunakan sebagai bentuk ‘penyangkalan negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia’. Kekhawatiran ini timbul mengingat kepekaan isu pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga kini masih menjadi luka dalam sejarah bangsa.

Sejalan dengan PDIP, Fraksi PKB juga mendesak agar proyek tersebut ditunda. Anggota Komisi X dari PKB, Habib Syarief, mengungkapkan bahwa penundaan dibutuhkan untuk menyelesaikan perdebatan yang muncul di antara masyarakat. Ia juga menyoroti beberapa keanehan dalam proyek ini. “Proyek sejarah Kemenbud dikerjakan secara tertutup,” ungkap Habib, menambahkan bahwa ia kesulitan menemukan daftar 100 penulis sejarah yang dikatakan terlibat, menimbulkan pertanyaan soal transparansi.

Lebih jauh, Habib Syarief juga mengomentari batas waktu tujuh bulan yang ditetapkan untuk proyek penulisan sejarah nasional yang sangat kompleks, menganggap waktu tersebut terlalu singkat dan tidak realistis. Selain itu, penolakan PKB juga didasarkan pada aspirasi dari sejumlah organisasi perempuan, seperti Fatayat dan Muslimat, yang telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap arah penulisan ulang sejarah ini.

“Nah, itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi-organisasi perempuan. Nampaknya, perlu ada satu kata-kata yang bisa memberikan kesejukan kepada perempuan Indonesia,” kata Syarief, menunjukkan bahwa isu ini telah menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas.

Proyek penulisan ulang sejarah RI Kemenbud memang telah memicu pro dan kontra yang sengit di kalangan koalisi sipil pegiat HAM dan hak-hak perempuan, para akademisi, dan sejarawan. Perdebatan tentang objektivitas, inklusivitas, dan potensi revisi narasi sejarah yang kontroversial diperkirakan akan terus berlanjut. Pertanyaannya, mampukah proyek ini mencapai tujuannya untuk menguatkan narasi sejarah Indonesia tanpa terjebak dalam kontroversi yang merusak persatuan. Baca berita lain di sini.